PILKADA DAN PELANGGARAN HAM

Adakalanya Pilkada selain sebuah mekanisme penjaringan kepemimpinan daerah, juga menjadi input bagi kembang biak korupsi politik dan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia didaerah. Mengapa dan kenapa ?

Pilkada dan Pelanggaran HAM

Hal itu terjadi ketika kepemimpinan daerah dibangun dari muasal perselingkuhan. Kandidat membangun relasi intim dengan pebisnis hitam. Hubungan itu terjadi karena politisi membutuhkan modal politik untuk meraih kursi Kepala Daerah. Apalagi sudah menjadi pengetahuan umum jika Pemilukada membutuhkan dana besar untuk maju. Dana politik yang dikucurkan diikat dalam simbiosis. Seringkali apabila terpilih kepala daerah justru menunaikan ikrar menyimpangnya untuk memenuhi hajat kepentingan pebisnis hitam yang menjadi donatur politiknya. Simbiosis ini yang acapkali melahirkan praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, yang pada akhirnya berujung pada terjadinya praktik pelanggaran HAM.

Bentuknya dapat ditelusuri ketika Kepala Daerah dengan mudah mengeluarkan izin izin usaha, HGU, Izin pertambangan, izin perkebunan, bagi segelintir pengusaha hitam. Yang kadangkala, pemberian izin ini berhadapan dengan keberadaan komunitas masyarakat, khususnya hak ulayat masyarakat.

Perampasan ulayat atas nama korporatisasi merajalela. Alhasil di sana-sini konflik ulayat antar masyarakat dengan perusahaan merebak. Pada situasi ini pula pelanggaran HAM dalam bentuk yang lebih luas terjadi bersamaan. Tindakkan kekerasan, penangkapan sewenang wenang, penembakan petani, terjadi beriringan.  Pada spektrum lain, hak-hak masyarkat dibidang lain turut terampas. Mulai dari hak untuk mendapatkan air bersih, hak untuk pengakuan atas nilai – nilai budaya, hak untuk mendapatkan tempat tinggal, hak atas pangan, hak untuk dapat hidup yang layak dan berbagai hak lainnya.

Situasi inilah yang membuat Indonesia dikritik keras oleh PBB. Dalam laporan pemantauan yang dituangkan dalam Concluding Observation on the Initial Report of Indonesia, pada 19 Juni 2014 dinyatakan bahwa “ ....banyaknya terjadi pelanggaran HAM di sektor perkebunan dan pertambangan, termasuk di dalamnya hak atas mata pencarian, hak atas pangan, hak atas air bersih, hak ketenagakerjaan, hak budaya, hak untuk mendapatkan tempat hidup yang layak serta terjadinya pencemaran lingkungan di wilyah tersebut”.

Bila data dikuakkan, hal ini pun senada dengan temuan penulis. Di Sumatera Barat pelanggaran HAM pada sektor perkebunan dan pertambangan terjadi pada beberapa wilayah seperti Kabupaten Dharmasraya, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, dan Kab. Agam. Keempat wilayah tersebut, ketika penulis terlibat dalam advokasi bersama LBH Padang, masuk dalam status wilayah konflik perkebunan massif.

Peluang terjadinya dan atau malah melanggengkan pelanggaran HAM pada Pilkada Serentak nanti, semakin terbka secara lebar. Hal ini disebabkan karena Pilkada serentak tergolong baru bagi penyelenggara Pilkada. Sementara itu, dari sejarah penyelenggaraan Pilkada, upaya nyata dalam memberantas dana haram kampanye politik para kandidat, selalu mengendap seperti angin lalu saja. Praktik suap, gratifikasi masih berkelindan menghiasi wajah otonomi daerah. Sehingga Pilkada serentak, juga berpeluang menciptakan korupsi politik serenta pula. Demikian pula pelanggaran Hak-hak masyarakat. Apalagi dengan adanya UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberi kewenangan besar bagi Kepala Daerah dalam menerbitkan izin usaha diperbesar sesuai dengan sistem satu pintu dalam pengurusan izin.

Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, pangkal bala semua konflik perkebunan dan pertambangan yang berujung pada terjadinya pelanggaran HAM ini disebabkan lingkaran setan korupsi politik yang terjalin antara Penguasa dan konglomerasi hitam. Dimana, lingkaran setan ini terbangun sejak Pemilukada dilaksanakan. Maka alat pemecahan persoalan ini secara fundamental berada pada masyarakat.

Sikap Kritis Masyarakat

Diperlukan sikap kritis masyarakat untuk membelah situasi ini. Yang paling rill dan aplikatif ialah masyarakat dalam memilih kandidat sejatinya harus responsif dalam menilai track record kandidat, mengawasi relasi bisnis kandidat, hingga kritis dalam menilai visi dan misi para kandidat. Sikap kritis ini dapat diwujudkan dalam bentuk tindakkan menolak politik uang, mengawasi dana kampanye, melaporkan segala pelanggaran hukum baik administratif dan pidana para kandidat.

Untuk menumbuhkan sikap kritis ini, diperlukannya edukasi politik (proses peyadaran) secara mendalam yang dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satu pihak yang diwajibkan memberikan edukasi politik adalah KPU sebagai penyelenggara Pilkada. Edukasi diberikan terkait segala hal yang bersentuhan langsung dengan suasana pemilihan dan implikasinya. Bawaslu-Bawasda, sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilukada pun harusnya melakukan pengawasan investigatif tanpa harus menunggu laporan masyarakat.

Peran Universitas

Memperbaiki mutu demokrasi lokal diperlukan segala upaya konstruktif dari semua pihak. Untuk itu, ada baiknya pula lembaga perguruan tinggi (universitas) mengisi lini peran yang berkaitan pada edukasi. Perguruan tinggi dapat saja melakukan pendidikan politik kepada masyarakat di daerah-daerah. Salah satu strategi itu misalkan, program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan perguruan tinggi di Sumatera Barat, dalam rangka menjalankan pengabdian pada masyarakat (Tri Dharma) sebaiknya mengarahkan mahasiswa-mahasiswa melakukan upaya edukasi penyadaran pada masyarakat. Seperti program KKN (Kuliah Kerja Nyata), agenda tahunan universitas ini dapat saja diprakarsai secara kreatif untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat di daerah-daerah menyangkut hak dan kewajiban dalam membangun tatanan pemerintahan yang bersih.

Kalau sudah begitu, seorang petani di pelosok nagari yang tidak mengerti apa itu demokrasi selama ini (namun tanpa sadar menjalani kehidupan prosedural demokasi), mungkin akan menjadi sadar betapa pentingnya makna Pemilkada bagi tujuan inti demokrasi, utamanya bagi pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat daerah.

Kalaulah semua sudah pada jalurnya, tentu saja Pilkada tidak akan lagi menjadi momok bagi kembang biak korupsi politik dan pelanggaran HAM. Sebaliknya, menjadi perayaan kemanusiaan. Semoga! (*)

Sumber: http://www.m.padek.co/detail.php?news=34582